Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao atas keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Lasarus Y Pah dalam pembukaan Sidang II DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Selasa (23/6/2026). Pimpinan DPRD menilai bahwa prestasi tersebut merupakan bukti nyata dari komitmen, kerja keras, serta transparansi pihak eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami menyampaikan profisiat serta memberikan apresiasi tertinggi kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Prestasi ini merupakan bukti komitmen, kerja keras, dan transparansi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Lasarus Y Pah.

Lebih lanjut, agenda sidang yang dijadwalkan berlangsung hingga 6 Juli 2026 ini memiliki fokus utama pada pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025.

Pihak legislatif menegaskan bahwa persidangan ini merupakan agenda politik strategis yang menjadi kewajiban konstitusional. Melalui sidang ini, DPRD akan melakukan evaluasi mendalam terhadap konsistensi dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program yang telah disepakati sebelumnya.

Hasil evaluasi dari persidangan ini diharapkan menjadi masukan berharga serta catatan korektif yang strategis. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik serta pembangunan di Kabupaten Rote Ndao untuk tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, S.H., merespons positif apresiasi dari lembaga legislatif tersebut. Ia menekankan bahwa raihan opini WTP atas laporan keuangan tahun 2025 merupakan yang keenam kalinya secara berturut-turut yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Bupati Paulus Henuk menegaskan bahwa prestasi tersebut bukanlah tujuan akhir bagi pemerintah daerah, melainkan pemacu semangat untuk terus berbenah. “Pencapaian ini bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat sistem pengendalian internal, dan memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Paulus Henuk dihadapan Sekretaris Daerah Drs. Jonas M. Selly, MM, para anggota DPRD, para Asisten dan pimpinan perangkat daerah.

Bupati juga menyambut baik agenda pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD 2025 yang kini tengah berlangsung di DPRD. Ia memandang proses ini sebagai ruang evaluasi strategis untuk melihat capaian pembangunan, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan langkah perbaikan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao bersama Bank NTT telah resmi menandatangani perjanjian kredit pinjaman daerah senilai Rp30 miliar.

Pinjaman daerah tersebut  seluruhnya akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung lainnya.

Bupati Paulus Henuk kepada metrobuana-news.com, Minggu (1/3/2026) menjelaskan,  penandatanganan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2026, yang telah disepakati bersama DPRD.

Langkah ini, kata Bupati, diambil akibat pemotongan anggaran infrastruktur dari pusat yang cukup signifikan – sebesar Rp55,6 miliar pada tahun fiskal 2025 dan meningkat menjadi Rp73,9 miliar pada tahun 2026.

“Angka ini belum termasuk anggaran PPPK dan CPNS  lebih kurang 41 M. Artinya untuk tahun 2026 kita kekuarangan fiskal 115 M bila dibanding tahun lalu sehingga tidak bisa membangun infrastruktur,” jelas Bupati Paulus.

Bupati menegaskan, pinjaman daerah senilai Rp30 miliar telah melalui proses pembahasan matang sejak tahapan KUA/PPAS hingga RAPBD 2026, dengan pembahasan pada tingkat komisi dan Sidang Paripurna DPRD yang menghasilkan penetapan APBD 2026 pada Desember 2025 lalu.

“Untuk pengembaliannya, kami (Pemda dan DPRD) telah melakukan perhitungan cermat. Kita mampu mencicil karena Penerimaan Asli Daerah (PAD) daerah mengalami peningkatan signifikan, dari rata-rata Rp33 miliar per tahun pada 2024 dan sebelumnya menjadi hampir Rp41 miliar pada 2025,” jelas Bupati.

Selain itu, menurut Bupati, proyek K-SIGN dan NIHI Rote akan mulai beroperasi pada tahun ini, yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah lebih lanjut.

Bupati Rote Ndao mengajak seluruh masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan anggaran daerah agar sesuai dengan peruntukannya dan tidak diselewengakan oleh oknum tidak bertanggungjawab.

“Kami menyambut baik kritik dan masukan konstruktif agar pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan koridor yang baik dan benar,” ujar Bupati Paulus Henuk.

Penulis : Nyongky

Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk berhasil mendapatkan alokasi 200 unit Rumah Layak Huni (RLH) dalam tahap pertama program nasional dari Balai Pelaksana Penyedia Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Nusa Tenggara II.

“Secara administrasi kita kabupaten  Rote Ndao sudah ajukan 3000 unit lebih namun menurut Balai bahwa alokasi tahap pertama masing – masing kabupaten dialokasikan 200 unit,” ungkap Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, dalam keterangan persnya kepada metrobuana-news.com, Minggu (1/3/2026)

Pihak Balai  Pelaksana Penyedia Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Nusa Tenggara II menjelaskan bahwa alokasi awal sebanyak 200 unit per kabupaten ditetapkan untuk pemerataan distribusi.

Namun, mereka berjanji akan memberikan tambahan unit jika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang sesuai, karena Rote Ndao memiliki catatan baik dalam menyelesaikan proyek tepat waktu.

“Pihak Balai berjanji Rote Ndao bisa dapat lebih karena selalu bisa menyelesaikan tepat waktu,” tandas Bupati.

Kekurangan Hampir 4000 Unit

Kabupaten Rote Ndao saat ini masih menghadapi kekurangan RLH hampir 4000 unit. Banyak warga miskin yang tinggal di rumah tidak layak, sehingga kebutuhan akan hunian yang layak menjadi sangat mendesak.

Untuk memenuhi kebutuhan yang besar tersebut, Bupati akan melakukan audiensi dengan Kementerian terkait pada pertengahan bulan Maret. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk meminta penambahan jatah alokasi RLH bagi daerah.

“Pertengahan maret saya akan beraudiensi dengan kementrian  agar meminta jatah lebih karena Rote Ndao masih kekurangan rumah layak huni hampir 4000 unit,” tutup Bupati Paulus.

Untuk diketahui, Pemerintah kabupaten Rote Ndao telah menyiapkan semua data dan dokumentasi pendukung untuk audiensi, termasuk rincian pengajuan awal, data kekurangan RLH, serta komitmen untuk menyelesaikan pembangunan tepat waktu jika mendapatkan tambahan alokasi.

Penulis : Nyongky

Sebagai bentuk bertanggungjawaban kepada masyarakat terkait kinerja pemerintah kabupaten Rote Ndao, di bawah kepemimpinan Bupati Paulus Henuk dan Wakil Bupati Apremoi Dudelusi Dethan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menggelar Rapat Penyampaian Capaian Kinerja Bupati dan Wakil Bupati di Auditorium Ti’i Langga, Rabu (18/2/2026).

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi Dudelusy Dethan, menjelaskan bahwa, pemerintah tidak menyampaikan capaian kinerja, karena menurutnya masih banyak catatan-catatan penting yang harus dibenahi.

“Kami tidak mau menampilkan apa yang sudah menjadi pencapaian-pencapaian kami, karena bagi kami masih banyak sekali catatan yang akan menjadi catatan bagi kami agar kami bisa memperbaiki kedepan,” kata Wabup Apremoi.

“Tentu terutama kami menginginkan agar kesejahteraan masyarakat itu paling utama, yaitu pengentasan kemiskinan. Puji Tuhan, walaupun baru satu tahun kepemimpinan, tetapi catatan kami kemiskinan mengalami penurunan, stunting juga demikian, tetapi ini belum sesuai dengan apa yang kami harapkan,” tambahnya.

Apremoi mengatakan bahwa, anggaran menjadi tantangan utama dalam masa kepemimpinannya bersama Bupati Paulus Henuk, dimana anggaran tidak sebanding dengan program kerja pemerintah untuk masyarakat Kabupaten Rote Ndao.

“Tantangan utama adalah anggaran, karena seperti yang kita tahu, terjadi efesiensi yang besar, sehingga kami mengalami kendala, dimana anggaran yang ada tidak sebanding dengan apa yang telah kita rencanakan untuk kita melakukan bagi masyarakat,” jelasnya.

Apremoi juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Rote Ndao yang telah mendukung pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam menjalankan semua program kerja.

“Otak masyarakat itu luar biasa, tidak hanya perut yang menjadi perhatian khusus, tetapi isi dompet masyarakat juga menjadi hal yang kami harus melakukan itu,”tutupnya.

Dia berkomitmen untuk terus berjuang, mengirvankab waktu, pikiran bahkan materi untuk membenahi kekurangan yang guna menjngkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Roman Malelak

Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk S.H., melakukan inspeksi mendadak ke puskesmas Eahun di kecamatan Rote Timur, Rabu, 11 Feruari 2026.

Dalam inspeksi tersebut, Bupati menemukan sejumlah persoalan yang sangat serius. “Saya temukan kebersihan kantor dan lingkungan sekitar yang sangat kotor dan harus dibenahi,” jelas Bupati.

Selain itu kondisi ruangan rawat inap serta beberapa ruangan yang belum memiliki AC dan adanya alat kesehatan yang tidak berfungsi.

“Adanya korsleting listrik di beberapa titik. Kondisi instalasi listrik ini berdampak pada kurangnya penerangan, terutama pada malam hari, sehingga sangat mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Bupati Paulus.

“Saya meminta agar Ibu Kapus segera dibuatkan telaah dan langkah pembenahan secara menyeluruh, khususnya perbaikan instalasi listrik demi menjamin keselamatan dan kelancaran pelayanan kesehatan,” imbuh Bupati tegas.

Hal yang paling berbahaya dan ditemukan di hampir semua puskesmas adalah obat-obatan yang telah melewati masa kedaluwarsa atau expired.

“Khusus untuk pengelolaan obat, saya tegaskan kepada bagian farmasi dan para kepala puskesmas agar melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan,” tegas Bupati Paulus Henuk.

Bupati mengingatkan, jika terdapat stok obat yang mendekati masa kedaluwarsa dan jumlahnya masih banyak, maka harus segera didistribusikan ke puskesmas lain yang sedang membutuhkan, sehingga tidak terjadi pemborosan dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. (MBN01)