Langkah janggal terjadi dalam penanganan kasus dugaan penggelapan pupuk bersubsidi untuk Kelompok Tani Oedai, Desa Oelua, Kecamatan Loaholu. Padahal kasus ini sudah memiliki status hukum jelas dengan penetapan tersangka sejak tahun 2022, namun kini Polres Rote Ndao justru berupaya keras memaksa penyelesaian lewat jalur damai atau mediasi. Langkah ini ditolak mentah-mentah oleh pelapor yang bersikeras perkara harus dilanjutkan ke pengadilan.

Peristiwa dugaan tindak pidana ini berlangsung sekitar tahun 2018 hingga 2021. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/362/VIII/2022/Reskrim, Polres Rote Ndao secara resmi telah menetapkan Yusuf Oktovianus Kanuk dan Marthen Luther Mafo sebagai tersangka. Keduanya dijerat Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dengan Pemberatan, subsider Pasal 372 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Berkas perkara Nomor BP/16/VIII/2022/Reskrim tertanggal 25 Agustus 2022 saat itu sudah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Rote Ndao untuk diteliti Jaksa Penuntut Umum, serta dinyatakan sedang menunggu petunjuk kejaksaan. Namun setelah empat tahun berlalu, kasus tak kunjung disidangkan, melainkan berubah arah.

Pada Jumat, 5 Juni 2026, Penyidik Pembantu AIPTU I Made Budiarsa, S.H dan tim Unit II Tipidter menerbitkan Surat Panggilan Saksi Ke-1 Nomor: S.Pgl/Saksi 1/64/VI/Res.2.1./2026/Reskrim. Surat itu memanggil pelapor Agustinus Mboeik alias Om Cinta untuk hadir guna melaksanakan UPAYA MEDIASI. Padahal ini adalah kasus yang merugikan keuangan negara.

Keanehan ini semakin terlihat setelah pada 3 Juni 2026, Kasat Reskrim AKP Rifai, S.H menyerahkan penanganan kasus kepada penyidik BRIGPOL Viktor Damianus Sari, yang justru mengubah jalur proses pidana menjadi upaya damai.

Menanggapi hal itu, Agustinus Mboeik memberikan penolakan tegas saat mendatangi Polres Rote Ndao, Senin (01/06/2026) pukul 11.27 Wita.

“Saya tidak akan menyepakati, apalagi menyetujui penyelesaian damai atau mediasi. Saya berkomitmen membawa perkara ini ke meja hijau,” tegasnya.

Ia bersumpah tak akan ada kata damai meski hukuman yang dijatuhkan ringan.

“Biar kedua tersangka dihukum 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, bagi saya TIDAK ADA PERDAMAIAN. Kejahatan harus ditindak tegas, jangan ada hukum tembang pilih!” seru Om Cinta.

PIAR NTT: Ini Salah Kaprah Hukum

Langkah polisi ini dikritik keras Direktur PIAR NTT, Ir. Sarah Lery Mboeik. Menurutnya, kasus pupuk subsidi BUKAN DELIK ADUAN, sehingga tak bisa diselesaikan lewat perdamaian.

“Kasus ini merugikan hak petani dan keuangan negara, harus diproses pidana sampai tuntas, bukan dimediasi. Ini salah kaprah hukum yang besar,” tegas Sarah.

Ia pun menduga ada yang tidak beres di balik kasus yang sudah empat tahun mangkrak ini.

“Berkas bolak-balik antara Polisi dan Kejaksaan. Ini menunjukkan lambannya penanganan, bahkan kami curiga ada potensi keterlibatan oknum lain. Kasus Poktan fiktif tak mungkin dilakukan sendirian,” ungkap Sarah.

Sarah menuntut Polres Rote Ndao segera merampungkan berkas ke tahap P-21 agar kasus disidangkan dan aktor intelektual di baliknya bisa diungkap ke publik.

Hingga berita diturunkan, Agustinus Mboeik tetap pada pendiriannya untuk memperjuangkan kasus ini di jalur hukum.

(Tim Redaksi)

Rektor Universitas Warmadewa menerima Surat Keputusan (SK) pembukaan Program Studi (Prodi) S1 Fisioterapi yang diserahkan langsung oleh Kepala LLDIKTI Wilayah VIII di Ruang Rapat Pimpinan Universitas Warmadewa, Senin (11/05/2026). Dengan diterimanya SK tersebut, Universitas Warmadewa juga secara resmi membuka penerimaan mahasiswa baru (Penmaru) untuk Program Studi S1 Fisioterapi.

Penyerahan SK tersebut turut disaksikan oleh Wakil Rektor BARPM Unwar, Dekan FKIK Unwar, serta dosen fisioterapi Universitas Warmadewa. Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan penyerahan SK Nomenklatur Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Universitas Warmadewa.

Prodi S1 Fisioterapi Unwar hadir dengan konsep dan keunggulan yang berbeda. Keunggulan prodi Fisioterapi Unwar memiliki konsep anti-aging dan fitness physiotherapy yang saat ini berkembang pesat di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebugaran. Prodi ini memiliki tujuh poin utama yang menjadi penguatan kurikulum, yakni anti-aging physiotherapy, fitness assessment, resistance training, corrective exercise, functional training, therapeutic exercise programs, serta pengembangan keterampilan kebugaran berbasis fisioterapi.

Dekan FKIK Unwar dr. Made Indra Wijaya, MARS., Ph.D., FISQua., menyampaikan bahwa pembukaan Prodi S1 Fisioterapi menjadi langkah penting dalam pengembangan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Menurutnya, kehadiran Prodi Fisioterapi akhirnya melengkapi identitas FKIK yang selama hampir 18 tahun belum memiliki program studi yang secara khusus merepresentasikan bidang ilmu kesehatan.

“Pembukaan Prodi baru ini menjawab nama dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Setelah hampir 18 tahun, akhirnya FKIK memiliki program studi yang benar-benar mencerminkan bidang ilmu kesehatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebutuhan tenaga fisioterapi akan terus meningkat karena layanan fisioterapi menjadi bagian penting dan wajib tersedia di rumah sakit. Selain itu, peluang lulusan fisioterapi di sektor wellness dan kebugaran juga dinilai sangat besar, khususnya di Bali sebagai destinasi wisata dunia. “Kedepannya saya yakin pusat-pusat wellness juga akan sangat memerlukan lulusan fisioterapi,” tambahnya.

Sementara itu, Rektor Unwar Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP., turut menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas terbitnya izin pembukaan Prodi S1 Fisioterapi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. “Atas nama Rektor Universitas Warmadewa, kami mengucapkan selamat dan sukses atas izin yang telah dikeluarkan kementerian terhadap usulan Prodi S1 Fisioterapi Universitas Warmadewa,” ujarnya.

Dengan hadirnya Prodi S1 Fisioterapi, FKIK Universitas Warmadewa kini membawahi tiga program studi, yakni Program Studi Kedokteran, Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, dan Program Studi Fisioterapi.

Rektor menjelaskan bahwa Prodi Fisioterapi Universitas Warmadewa dirancang memiliki karakteristik khusus yang selaras dengan identitas Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Program studi ini nantinya tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik, tetapi juga mengembangkan konsep fisioterapi berbasis healing dan yoga.

“Prodi Fisioterapi ini nantinya menyediakan sarana healing dan yoga sebagai bagian dari kelengkapan pembelajaran. Ini akan menjadi kekhasan dari Prodi Fisioterapi Universitas Warmadewa,” jelasnya. Selain itu, Prodi Fisioterapi juga diproyeksikan menjadi program studi berstandar internasional dengan berbagai moda pembelajaran berbasis healing dan yoga yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan bersertifikat internasional.

Sebagai penunjang pembelajaran, Prodi ini juga akan dilengkapi fasilitas gym, terapi, dan massage therapy sebagai bagian dari penguatan kompetensi mahasiswa.

Menutup pernyataannya, Rektor berharap Prodi S1 Fisioterapi Universitas Warmadewa dapat berkembang menjadi ikon baru Universitas Warmadewa di bidang pendidikan kesehatan dan wisata kesehatan berbasis budaya Bali.

“Sekali lagi selamat dan sukses, semoga Prodi Fisioterapi ini ke depan menjadi ikon Universitas Warmadewa,” pungkasnya.

Saat ini penerimaan Mahasiswa Baru bagi Prodi S1 Fisioterapi FKIK Universitas Warmadewa tekah dibuka dengan akses langsung melalui link pendaftaran sipenmaru.warmadewa.ac.id atau informasi pangsung di Sektetariat FKIK Unwar Jalan Terompong No 24 A Tanjung Bungkak, Denpasar Timur.

Sidang kasus dugaan penyebaran informasi hoax  dengan agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa Erasmus Frans Mandato yang dijadwalkan pada hari Kamis (12/3/2026) ditunda, lantaran JPU belum menyiapkan tuntutan terhadap terdakwa.

Kuasa hukum Erasmus Frans Mandato, Harry Pandie, S.H, M.H, kepada metrobuana-news.com, menjelaskan bahwa, penundaan tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang kesiapan jaksa dalam menangani perkara yang sejak awal disebut sebagai kasus sederhana.

“Agenda hari ini seharusnya pembacaan tuntutan oleh JPU, tetapi justru ditunda karena jaksa menyatakan belum siap. Ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi kami sebagai kuasa hukum,” ujar Hary Pandie.

Pada agenda persidangan tersebut, Tim Kuasa Hukum Erasmus Frans Mandato mengajukan tambahan 20 bukti dan 5 video kepada Majelis Hakim.

Menurut Harry, bukti-bukti tambahan yang diajukan tersebut guna membuktikan bahwa benar kedua jalan yang ditutup secara sepihak oleh PT, Bo’a Development adalah jalan yang dahulu dibangun menggunakan uang negara.

“Kami minta jaksa jangan menutup mata terhadap fakta ini sebab korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus lebih diutamakan dari perkara remeh temeh seperti kasus hoax tuduhan kepada klien kami,”tegas Harry Pandie.

Harry Pandie mengaku sangat bingung dengan Kejaksaan Negeri Rote Ndao, yang dalam perkara tersebut mati-matian berupaya untuk membuktikan jalan yang dibangan dengan uang negara bukan aset pemerintah.

“Padahal menurut pasal 1 dan 2 UU Tipikor secara jelas menyatakan bahwa, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban,” jelas Harry.

Menurut Harry, seharusnya Jaksa menjadi representasi dari negara dalam penegakan tindak pidana korupsi, bukan berupaya untuk menghilangkan aset pemerintah yang dibangun dengan keuangan negara.

Selain itu, Harry menambahkan, fakta persidangan telah membuktikan bahwa terdakwa adalah aktivis lingkungan hidup yang sudah sejak lama terlibat dalam perjuangan-perjuangan terkait hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak.

“Perjuangan klien kami dibidang lingkungan hidup ini dijamin dalam Pasal 66 dan pasal 70 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat,” tambahnya.

Harry beranggapan, secara hukum, tindakan perjuangan yang dilakukan oleh terdakwa melalui penyampaian kritikan dan pendapat melalui akun facebooknya adalah sebuah tindakan konstitusional yang dibenarkan secara hukum.

“Bahkan menurut pasal 41 UU Nomor 31 tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan

terjadi tindak pidana korupsi,” imbuhnya.

“Sebagai penasehat hukum, kami berharap JPU legowo dan benar-benar melihat fakta persidangan, sebab tidak ada satupun bukti dari JPU yang dalam persidangan mampu buktikan bahwa postingan terdakwa ada unsur hoax,” tambah Harry.

Ia juga berharap agar pengadilan secara obyektif menilai fakta persidangan sebagai sesuatu yang benar dan bukan hoax terkait postingan terdakwa dan pada akhirnya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dari JPU kepada terdakwa.

Untuk diketahui, sidang ditunda sampai dengan hari Senin, (30/3/2026) masih dengan agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Penulis : Roman Malelak

Tiga Personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda NTT mendapatkan Penghargaan dalam hal mengungkap kasus persetubuhan anak yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman.

Tiga Personel Unit PPA tersebut antara lain AKP Fridinari D. Kameo, Aiptu Dally I. Malelak, dan Brigpol Yunita Ifalo Oematan yang menerima penghargaan dari Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum), Kombes Pol. Patar Silalahi pada tanggal 5 Januari 2026 lalu.

Kepada metrobuana-news.com, Kanit PPA, AKP Fridinari D. Kameo mengatakan penghargaan yang diterimanya tersebut bagian dari bentuk perhatian pimpinan terhadap anggota yang berkinerja baik.

“Pengungkapan dan penuntasan kasus yang kami tangani dengan baik dam maksimal, dan pimpinan memperhatikannya hingga kami akhirnya mendapatkan penghargaan ini,” ungkap Fridinari.

Terkait kasus yang ditangani tersebut termasul kasus menonjol dan menjadi atensi pimpinan, sebab kasusnya masuk dalam kategori pedofil dunia.

“Kasus yang kami tangani masuk dalam kategori grup pedofil karena meposting video yamg memposting korbannya anak kecil, sehingga dalam penerapan pasalnya, kami menggunakan Pasal UU Persetubuhan anak, Pasal TPPO, dan juga Pasal Pornografi,” tambah Fridinari.

Kedepannya, pihaknya terus berkomitmen dalam melaksanakan tugas kepolisian khususnya menangani kasus terkait perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di wilayah hukum Polda NTT.

Penulis : Mutiara Christin

Hujan disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang menimpa dua unit rumah milik warga Fatulaka, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Kamis (29/1/2026).

Mendapatkan laporan tersebut, sebanyak 10 personel Kompi 1/A Yon A Pelopor, langsung turun ke lokasi serta berkoordinasi dengan BNPB dan masyarakat setempat untuk membersihkan material pohon tumbang.

Dansat Brimob Polda NTT Kombes Pol Afrizal Asri, menjelaskan, kejadian pohon tumbang tersebut terjadi pada malam hari dan menyebabkan dua rumah warga mengalami kerusakan.

“Begitu menerima informasi adanya pohon tumbang yang menimpa rumah warga, kami langsung mengerahkan personel untuk melakukan penanganan cepat agar tidak menimbulkan dampak lanjutan dan membahayakan masyarakat,” ujar Kombes Pol Afrizal

Dia menambahkan, dalam melaksanakan tugas kemanusiaan, para personel Brimob langsung berkoordinasi dengan BNPB dan masyarakat setempat untuk membersihkan material pohon tumbang.

“Personel bersama petugas BNPB dan warga bergotong royong memotong ranting dan batang pohon yang menimpa rumah warga agar situasi kembali aman,” jelasnya.

Siaga Bencana

Terkait dukungan kemanusiaan, Brimob Polda NTT senantiasa siaga dalam menghadapi bencana dalam upaya memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Brimob Polda NTT akan selalu siap hadir dan membantu masyarakat dalam situasi darurat, khususnya bencana alam yang membutuhkan penanganan cepat,” tegasnya.

Ia memastikan, meski terdapat keterbatasan sarana dan prasarana di lapangan, kegiatan tanggap darurat tersebut tetap berjalan aman, tertib, dan lancar berkat sinergi semua pihak.

Penulis : Mutiara Christin

Manajer Unit Layanan Pelanggan (ULP) Rote Ndao, Yohanes Fernandes Lay, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan ULP PLN Rote Ndao atas pemadaman listrik bergilir yang dilakukan.

“Saya mohon maaf kepada seluruh pelanggan PLN ULP Rote Ndao, untuk kondisi saat ini, masih dilakukan pemadaman, namun dengan durasi yang lebih sedikit dan tidak separah hari sebelumnya,” ungkap Yohanes.

Yohanes menjelaskan bahwa saat ini Kapal Negara (KN) Nipa milik Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Kupang telah berlabuh di pelabuhan laut Pantai Baru dengan membawa BBM sebanyak 180 kilo liter dan sedang dilakukan proses bongkar untuk didistribusikan ke penampungan milik PLN Rote Ndao.

Namun, dengan operasi pembangkit full 24 jam, estimasi daya tahan BBM cuma ± 4,5 hari dengan kebutuhan BBM untuk Sistem Rote ± 40.000 liter per hari.

“Saat ini BBM sebanyak 180 KL telah tiba di Rote dan sedang dalam proses bongkar di Pelabuhan Pantai Baru. Namun, dengan operasi pembangkit full 24 jam, estimasi daya tahan BBM hanya ± 4,5 hari dengan kalkulasi kebutuhan BBM untuk Sistem Rote ± 40.000 liter per hari,” jelas Yohanes.

Yohanes menambahkan, pemadaman bergilir akan dihentikan apabila pihaknya sudah mendapat kepastian ijin berlayar kapal BBM milik PLN yang estimasinya akan berangkat 30 Januari 2026 mendatang.

“Terkait pembebanan,kami merekomendasikan beban 100% hanya dilakukan jika sudah ada kepastian kapal pengangkut BBM 500 KL dapat berlayar, dengan estimasi keberangkatan 30 Januari 2026” tambahnya.

Yohanes juga menyampaikan terima kasih atas pengertian seluruh masyarakat Pelanggan PLN ULP Rote Ndao.

Penulis : Roman Malelak

Keresahan masyarakat Rote Ndao terkait elektrifikasi akhirnya terjawab. Kapal pengangkut BBM untuk PT PLN (Persero) ULP Rote Ndao, tiba di pelabuhan Pantai Baru Rote, Selasa (27/1/2026) pukul 08.40 Wita.

Kehadiran kapal pengangkut minyak tersebut mendapat pengawalan dari kepolisian resor (Polres) Rote Ndao. Seluruh personil Polsek Pantai Baru, dikerahkan untuk meakukan pengamanan.

Kapolres Rote Ndao, AKBP Mardiono, melalui Kapolsek Pantai Baru, Ipda Rolly Ndaong, memastikan pembongkaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Kapal Negara (KN) Nipa milik Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Kupang di pelabuhan laut Pantai Baru berlangsung aman.

Ipda Rolly Ndaong, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan patroli ke pelabuhan laut Pantai Baru untuk memastikan kapal BBM sudah berlabuh.

“Tadi kita dari Polsek sudah patroli ke sana dan pastikan kapal sudah sandar dan sambil menunggu persetujuan dri pihak ASDP utk bongkar BBM,” jelas Kapolsek Pantai Baru, Ipda Rolly pada Selasa (27/1/2025).

“Sementara dari pihak PLN sudah bersurat dan tunggu persetujuan dari ASDP dan mungkin sebentar lagi sudah bongkar,” imbuhnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, pihak kepolisian akan melakukan pengamanan dari proses bongkar BBM hingga distribusi ke tangki penampungan milik PLN.

“Kalau untuk pengamanan, Kita Polsek akan kawal dari sejak kapal sandar hingga nanti selesai bongkar kita tetap jamin proses bongkar dri Kapal sampai distribusinya ke tengki Penampungan PLN di Rote Tengah aman,” tutup Kapolsek.

Kepala Syahbandar Rote Ndao, Iskandar Ludo, kepada wartawan menjelaskan, saat ini sedang dilakukan persiapan pembingkaran BBM.

“KN NIPA tiba di Pelabuhan Pantai Baru Pukul 08.40 wita, Masih persiapan untuk pembongkaran. Rencana pembongkaran selama 3 hari”, ujar Iskandar Ludo.

Berikut nama – nama personil yang melakukan pengamanan di bawah pimpinan Kapolsek Pantai Baru,

1. Aiptu Nasyhun Maukaling

2. Aiptu Junias Sumba, S.Ikom

3. Aipda Nikodemsyi Lay

4. Bripka Alfian Masykur

5. Brigpol Riman Panie

6. Brigpol Yitro Lay Kanny

7. Bripda Diki Lellie

Penulis : Roman Malelak

Sebagai bentuk komitmen mengatasi kelangkaan bahan Bakar minyak (BBM) yang sering terjadi di kabupaten Rote Ndao, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao bersurat ke Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina dan kementrian ESDM terkait rencana pembangunan Jobber di Kabupaten Rote Ndao.

“Pemda Rote Ndao sudah bersurat ke Pertamina Patra Niaga, Pt. Pertamina dan Kementrian ESDM,” jelas Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, Minggu (18/1/2026)

Menurut Bupati, para pihak sudah berjanji akan melakukan survey terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan dari rencana pembangunan tersebut.

“Bila nanti visibility study yang dibuat ternyata layak maka bisa dilakukan pembangunan oleh pusat bagi kita daerah perbatasan negara,” terang Bupati.

Lebih lanjut dijelaskan, tujuan Utama dari Rencana Pembangunan Jobber oleh Pertamina atau Pengusaha adalah menjadi tempat Penampungan sementara dalam distribusi BBM terutama ke daerah perbatasan negara.

“Dampak yang diharapkan langsung dari pembangunan jobber atau depot mini  pertamina adalah menjamin ketersediaan stock BBM terutama pada musim cuaca buruk,” pungkasnya.

Bupati juga sudah melaporkan via WA ke Dirut Pertamina Patra Niaga di Pusat agar survey lokasi rencana pembangunan Jobber bisa dipercepat.

“Menurut saya, kalau ada penampungan BBM di Rote maka akan ada cadangan stock BBM saat musim panas sehingga ketika cuaca tidak memungkinkan di musim hujanpun supply tetap lancar,” tutup Bupati.

Penulis : Roman Malelak

Editor : Nyongky

“Saya berharap kepolisian Rote Ndao tolong tindak tegas oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, saat dikonfirmasi metrobuana-news.com, Jumat (16/1/2026), menyikapi kelangkaan dan harga BBM yang dimainkan oknum nakal.

Saat situasi sedang sulit akibat cuaca ekstrim, ada oknum-oknum mafia BBM yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan sebanyak – banyaknya.

“Sering oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini mengurangi jumlah BBM namun menjual dengan harga mahal. Saya berharap pihak APH  di Rote Ndao menindak tegas supaya ada efek jera ke depannya” tegas Bupati.

Bupati meminta agar, aparat penegak hukum (APH) melakukan penertiban agar tidak terjadi penimbunan BBM oleh oknum – oknum nakal.

Bupati juga berharap para pedagang jangan memainkan harga BBM sehingga  menyusahkan masyarakat.

“Bagi masyarakat, agar melaporkan kepada dinas Koperindag  dan APH bila melihat ada pedagang yang menjual dengan harga mahal dan mengurangi jumlah bbm tidak semestinya,” pinta Paulus.

Bupati Bertemu Pihak Toko Piet, Bahas Distribusi BBM ke Rote Ndao

Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk sudah melakukan pertemuan dengan pihak toko Piet sebagai distributor BBM di NTT untuk membicarakan kelancaran distribusi BBM ke Rote Ndao.

“Tadi pagi saya sudah bertemu pihak toko Piet di Kupang untuk meminta agar distribusi BBM ke Rote Ndao  bisa lebih lancar termasuk penataan agen – agen pangkalan minyak tanah di Rote Ndao,” jelas Bupati.

Menurut pihak Toko Piet bahwa saat ini mereka siap mengirimkan BBM ke Rote Ndao  namun belum mendapat ijin berlayar karena cuaca masih buruk.

“Saya berharap Kendala cuaca buruk yang belum memungkinkan pengiriman BBM dari Kupang ke Rote jangan dimanfaatkan oknum pedagang untuk menaikan harga BBM tidak sesuai aturan,” tegasnya.

Penulis : Roman Malelak

Menyikapi sikap tidak terpuji dari kepala sekolah SMP Negeri Satu Atap Medi di desa Batulilok, Kecamatan Pantai Baru, Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olagraga (PPO) kabupaten Rote Ndao, Benay Forah, dengan tegas menyampaikan pihaknya sudah meminta Sekretaris Dinas PPO untuk memanggil kepala sekolah SMP Satap Medi, Fenandes Weni.

“Saya sudah tau persoalan tersebut jadi saya sudah minta Sekretaris untuk panggil dia (Fernandes Weni) dalam waktu dekat,” ungkap Benay Forah saat dikonfirmasi media, Rabu (10/12/2025).

Menurut Plt Kadis, tindakan premanisme sangat tidak dibenarkan dengan alasan apapun di lembaga pendidikan.

“Saya akan nonaktifkan dari jabatannya,” tegas Benay Forah.