Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memperingati Hari Lahir ke-73 sebagai momentum refleksi perjalanan panjang lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.

Selama lebih dari tujuh dekade, KPU mengemban amanat konstitusi untuk memastikan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu yang jujur, adil, bebas, dan bermartabat.

Dari beranda selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), KPU Kabupaten Rote Ndao menegaskan siap menjadi bagian dari perjalanan tersebut dengan terus mengawal suara rakyat dan menjaga integritas demokrasi.

Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao, Agabus Lau, menyampaikan refleksi mendalam di momentum Hari Lahir ke-73 KPU. Menurutnya, perjalanan KPU bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan mengemban amanat konstitusi.

“73 tahun perjalanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan sekadar perjalanan waktu dan pergantian generasi penyelenggara pemilu. Ini adalah perjalanan panjang sebuah lembaga yang mengemban amanat konstitusi untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat benar-benar diwujudkan melalui proses demokrasi yang jujur, adil, bebas, dan bermartabat,” ujar Agabus Lau.

Agabus Lau juga mengingatkan bahwa jabatan dan periode kepemimpinan akan berganti, namun kepercayaan masyarakat harus tetap dijaga.

“Jabatan akan berakhir, periode kepemimpinan akan berganti, dan generasi penyelenggara akan terus datang silih berganti. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi harus tetap kita jaga,” tegasnya.

“Pada akhirnya, sejarah tidak hanya akan mencatat siapa yang pernah menjadi komisioner, siapa yang pernah menjadi ketua, atau siapa yang pernah menduduki jabatan tertentu. Sejarah akan mengingat apakah kita pernah memberikan pengabdian terbaik bagi demokrasi bangsa,” tambah Agabus Lau.

Memasuki usia ke-73, Agabus Lau juga menyampaikan harapannya untuk KPU ke depan.

“Memasuki usia ke-73, harapan kita terhadap KPU ke depan bukan sekadar agar lembaga ini semakin kuat secara kelembagaan, tetapi juga semakin matang dalam menjaga demokrasi dan kepercayaan masyarakat,” ujar Agabus Lau.

Sementara itu, Anggota Komisioner KPU Kabupaten Rote Ndao, Zifyohn D. Sanu, juga mengucapkan Selamat Hari Lahir ke-73 KPU.

“Saya, Zifyohn D. Sanu, Anggota Komisioner KPU Kabupaten Rote Ndao, mengucapkan Selamat Hari Lahir ke-73 Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di usia yang ke-73 ini, dari beranda selatan NKRI, kami KPU Kabupaten Rote Ndao siap memperkuat komitmen untuk terus mengawal suara rakyat dan menjaga integritas demokrasi Indonesia dengan penuh integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. KPU Melayani” ujar Zifyohn D. Sanu.

Menurut Zifyohn, Hari Lahir ke-73 KPU bukan sekadar perayaan usia, tetapi momentum penting bagi jajaran KPU Kabupaten Rote Ndao untuk memperkuat soliditas dan merawat integritas.

“Hari Lahir ke-73 KPU adalah momentum bagi jajaran KPU Kabupaten Rote Ndao di beranda selatan NKRI untuk memperkuat soliditas, menjaga komitmen, dan merawat integritas tanpa kompromi demi menyajikan pelayanan pemilu yang berkualitas dan transparan,” tegasnya.

Zifyohn juga menyampaikan sejumlah harapan ke depan bagi penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Rote Ndao.

Pertama, seluruh jajaran penyelenggara hingga tingkat KPPS semakin profesional, mandiri, dan berintegritas tinggi.

Kedua, partisipasi masyarakat semakin meningkat dan kesadaran politik masyarakat Rote Ndao terus tumbuh demi terwujudnya kedaulatan rakyat yang substantif.

Ketiga, pemberdayaan teknologi terus diperkuat, yaitu digitalisasi pemilu semakin andal dan mudah diakses hingga ke wilayah kepulauan terluar.

Selain itu, Zifyohn menegaskan KPU Kabupaten Rote Ndao terus meningkatkan sinergi dengan seluruh pihak terkait di Rote Ndao.

“Dan juga kami KPU Kabupaten Rote Ndao terus meningkatkan sinergi dan terus meningkatkan hubungan kerja sama yang harmonis dengan Bawaslu, pemerintah Daerah, Aparat keamanan (TNI, Polri), media dan seluruh stakeholder di Rote Ndao,” tambah Zifyohn.

Dengan komitmen tersebut, KPU Kabupaten Rote Ndao berharap dapat terus hadir sebagai penyelenggara pemilu yang melayani, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan setiap suara rakyat di Rote Ndao dihitung dengan jujur dan adil.

Di tengah ketatnya efisiensi anggaran hingga ratusan miliar, Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao justru mendapat angin segar dari Pemerintah Pusat. Bersama tiga kabupaten lainnya di NTT, Rote Ndao resmi mengantongi dana bencana sebesar Rp 7,5 miliar dari BNPB.

Kepastian itu terkunci setelah penandatanganan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Berita Acara (BA) dilakukan di Novotel, Jakarta pada Kamis (5/11/26).

Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Upaya lobi yang dibangun sejak tahun 2025 akhirnya membuahkan hasil nyata untuk masyarakat Rote Ndao.

“Puji Tuhan, hari ini bersama tiga kabupaten lainnya di NTT, Rote Ndao dapat dana bencana 7,5 M dari BNPB. Penandatanganan RKA dan BA hari ini, telah memastikan bahwa bulan Desember nanti dana akan dicairkan Pempus,” kata Bupati Paulus Henuk penuh syukur.

Bupati menjelaskan, dana Rp 7,5 miliar itu akan difokuskan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bendungan, embung, dan saluran irigasi yang rusak akibat bencana.

“Dana ini akan dipakai untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Bendungan, Embung dan Saluran / Irigasi. Kita patut bersyukur di tengah efisiensi anggaran ratusan miliar, upaya kita melobi anggaran dari BNPB tahun lalu, akhirnya membuahkan hasil,” tegasnya.

Bagi masyarakat Rote Ndao, khususnya petani, kabar ini menjadi harapan baru. Bendungan dan irigasi yang pulih berarti sawah kembali terairi, panen kembali terjamin, dan ekonomi rakyat kembali bergerak.

Penulis : Roman Malelak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Sidang IV Tahun 2026, Kamis (5/11/2026). Rapat paripurna dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Denison Moy, dan dihadiri Wakil Bupati Rote Ndao, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala perangkat daerah beserta jajaran, serta undangan lainnya.

Sidang IV yang berlangsung mulai 5 hingga 20 November 2026 ini menjadi momentum penting bagi DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam menjalankan fungsi legislasi dan anggaran, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor 06/BANMUS.DPRD/RN/2026 tanggal 4 November 2026, terdapat dua agenda utama yang menjadi fokus persidangan, yakni pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2027 serta pembahasan dan penetapan sembilan Ranperda yang diajukan Pemerintah Daerah.

Dalam sambutan Pimpinan DPRD, Denison Moy menegaskan bahwa pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan tugas konstitusional yang sangat penting dan memiliki arti strategis bagi arah kebijakan fiskal serta pembangunan daerah.

Ia menekankan agar keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi perhatian bersama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD.

“Pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027, merupakan tugas konstitusional kita bersama yang sangat penting, di mana agenda ini memiliki arti strategis, karena terkait kebijakan fiskal yang berdampak pada transfer daerah, maka diharapkan dengan keterbatasan fiskal yang ada, setiap program dan kegiatan harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Denison Moy dalam sambutannya.

Menurutnya, pembahasan APBD bukan sekadar proses administratif penganggaran, tetapi merupakan tanggung jawab bersama DPRD dan Pemerintah Daerah untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan agar APBD tahun berikutnya dibahas dan ditetapkan melalui persidangan DPRD sebelum batas waktu yang ditentukan.

Karena itu, Denison Moy meminta seluruh unsur legislatif dan eksekutif untuk memanfaatkan waktu persidangan secara optimal, termasuk menyiapkan dokumen dan dukungan teknis yang diperlukan agar proses pembahasan berjalan efektif.

“Untuk itu saya meminta kepada kita semua baik legislatif maupun eksekutif agar dapat mengelola waktu, memberikan dukungan teknis, mempersiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pembahasan yang lebih efisien sehingga agenda persidangan yang telah ditetapkan dapat kita tuntaskan dengan baik dan tepat waktu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pimpinan DPRD mengingatkan pentingnya sikap cermat dan kritis dalam mencermati setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Hal ini diperlukan agar anggaran yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, taat asas, serta tidak bertentangan dengan pedoman penyusunan APBD.

“Saya juga mengingatkan bagi kita semua agar dalam pembahasan harus tetap mengedepankan aspek kecermatan dan kritis terhadap setiap program kegiatan RAPBD Tahun Anggaran 2027, sehingga APBD yang nantinya kita hasilkan melalui sidang ini benar-benar berpihak kepada masyarakat, taat asas dan tidak bertentangan dengan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” tegasnya.

Selain pembahasan APBD 2027, DPRD Kabupaten Rote Ndao juga akan membahas sembilan Ranperda yang diajukan Pemerintah Daerah. Kesembilan Ranperda tersebut meliputi:

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Angkutan.

2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Parkir.

3. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026–2046.

4. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

5. Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Ranperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

7. Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa.

8. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

9. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa.

Pembahasan sembilan Ranperda tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam membentuk dan menyempurnakan regulasi daerah. Produk hukum yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan Kabupaten Rote Ndao.

Sementara itu, Wakil Bupati Rote Ndao dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Sidang IV merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah mengharapkan dukungan dan kerja sama DPRD dalam mencermati struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 agar alokasi anggaran dapat diarahkan pada program prioritas, kebutuhan pelayanan dasar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Sidang IV Tahun 2026 ini, DPRD Kabupaten Rote Ndao diharapkan dapat menjalankan peran kelembagaannya secara optimal, baik dalam pembentukan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran maupun pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, hasil persidangan tidak hanya menjadi produk kebijakan dan regulasi, tetapi juga menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Rote Ndao. (Advertorial)

Hampir dua tahun aktivis lingkungan hidup, Erasmus Frans Mandato atau Mus Frans berada di bawah bayang‑bayang perkara dugaan penyebaran informasi hoax. 

Perjalanan hukum yang berat itu berakhir setelah  Mahkamah Agung RI  menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut  Umum Kejaksaan Negeri Rote Ndao, sehingga putusan bebas terdakwa berkekuatan hukum tetap.

Putusan kasasi dengan nomor 12127 K/PID.SUS/2026 ditetapkan pada Kamis, 29 Oktober 2026. Bagi Mus Frans, ibarat “lolos dari lubang jarum” setelah melewati rangkaian pemeriksaan yang menguras tenaga dan pikiran dan materi.

Selama hampir dua tahun proses persidangan, ia menghadapi tekanan dengan sikap tenang sambil terus berdoa dan bergumul menanti keadilan.

Dia meyakini bahwa serumit apa pun persoalan, namun kebenaran akan menemukan jalannya, dan akhirnya semua indah pada waktunya.

Kuasa Hukum Erasmus Frans Mandato, Harry Pandie, menegaskan perkara yang menjerat kliennya telah berakhir dan berkekuatan hukum tetap.

Hal ini menyusul Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI pada tanggal 29 Oktober 2026 yang menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Rote Ndao.

“Dengan adanya putusan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2026 yang menyatakan kasasi JPU Rote Ndao ditolak, dengan demikian perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi,” tegas Harry Pandie dalam pernyataan resminya.

Putusan tersebut teregistrasi dengan Nomor 12127 K/PID.SUS/2026 dengan amar Tolak Kasasi PU.

Harry Pandie menegaskan langkah kedua yang akan ditempuh pihaknya adalah melakukan laporan balik atas dugaan tindak pidana pengaduan palsu yang dilakukan oleh Samsul Bahri, Pemegang hak PT. Bo’a Development terhadap kliennya, Erasmus Frans Mandato.

“Setiap orang yang secara sengaja memberitahukan atau mengadukan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana kepada pejabat yang berwenang, padahal ia mengetahui bahwa peristiwa pidana tersebut sebenarnya tidak pernah terjadi, dapat dipidana,” jelasnya.

Perbuatan tersebut diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II sebesar Rp10.000.000.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti dugaan keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP lama dan Pasal 291 UU No.1 Tahun 2023 (KUHP Baru), dengan ancaman 7 tahun penjara. Jika kesaksian palsu diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa, ancamannya dapat diperberat menjadi 9 tahun atau ditambah sepertiga dari ancaman semula.

Lebih lanjut, Harry Pandie menyatakan putusan kasasi ini membuktikan bahwa postingan Erasmus terkait adanya penutupan jalan menuju Pantai Oemau yang dibangun menggunakan anggaran PNPM Mandiri Tahun 2013-2014 adalah benar.

“Dan bagi kami dugaan tindak pidana korupsi pengalihan aset daerah berupa jalan yang dibangun menggunakan anggaran negara sudah terbukti,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya secara resmi meminta Kejaksaan Negeri Rote Ndao segera memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam pengalihan aset pemerintah tersebut.

“Segera diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang telah merugikan keuangan negara,” pungkas Harry Pandie.

Penulis : Roman Malelak

Perjalanan hukum kasus dugaan penyebaran informasi hoax yang menjerat aktivis lingkungan hidup Erasmus Frans Mandato, atau yang dikenal Mus Frans, akhirnya berakhir dengan kemenangan bagi pihak terdakwa. 

Putusan ini menutup rangkaian proses peradilan yang sejak awal menyita perhatian masyarakat Kabupaten Rote Ndao.

Perkara berawal dari unggahan media sosial Mus Frans yang mengkritisi penutupan akses jalan menuju Pantai Bo’a. Atas tulisan itu, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rote Ndao mendakwanya menyebarkan berita bohong dan menuntut hukuman tiga tahun enam bulan penjara.

Dalam putusan tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao memutuskan Mus Frans tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, sehingga ia dibebaskan demi hukum.

Tidak menerima hasil tersebut, Jaksa Penuntut Umum Andriansyah mengajukan upaya hukum kasasi. Berkas kasasi diserahkan ke Mahkama Agung pada Senin, 18 Maret 2026.

Sidang pemeriksaan kasasi dipimpin oleh Hakim Ketua Jupriadi, dengan anggota majelis D. Wiyani dan Suradi. 

Setelah memeriksa berkas dan argumen kedua belah pihak, majelis hakim secara resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri Rote Ndao.

Putusan tersebut secara resmi memgakhiri proses peradilan yang panjang dan melelahkan dengan kemenangan telak 2 : 0  untuk Mus Frans.

DPRD Kabupaten Rote Ndao terus mendorong pembenahan data sosial ekonomi masyarakat guna memastikan program pemerintah dan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran pimpinan dan anggota DPRD dalam kegiatan Kick Off Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Pelatihan Operator SIKS-NG, yang berlangsung di Aula Graha Narwastu, Ba’a, Senin (2/11/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Rote Ndao dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Denison Moy, bersama Anggota DPRD Yunus Panie, Helmi Tolla, Feki Boelan, Mersianus Tite, dan Sepri Sina. Turut hadir Asisten II Sekretariat Daerah, para kepala perangkat daerah, para camat, kepala desa, serta operator SIKS-NG dari seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao.

Kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen lembaga legislatif dalam mengawal persoalan validitas data sosial ekonomi masyarakat. Agenda tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD pada 6 Agustus 2026 yang membahas penerapan sistem desil dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial.

Dalam RDPU sebelumnya, DPRD bersama Pemerintah Daerah, para Kepala Desa, RT/RW, dan Badan Pusat Statistik (BPS) membahas pentingnya ketepatan data dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Persoalan ketidaksesuaian data dengan kondisi riil masyarakat menjadi perhatian bersama karena dapat berdampak pada ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan.

Oleh karena itu, pelaksanaan Kick Off Pemutakhiran DTSEN menjadi langkah strategis untuk mendorong tindak lanjut pembahasan tersebut. DPRD memandang bahwa pemutakhiran data tidak boleh hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi harus mampu menjawab persoalan di lapangan melalui proses verifikasi dan validasi yang melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rote Ndao menegaskan bahwa kualitas data menentukan ketepatan perencanaan dan penggunaan anggaran. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan perlindungan.

Pemanfaatan DTSEN sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial ekonomi sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

DTSEN mengintegrasikan berbagai sumber data, antara lain Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), data kependudukan, serta sumber data lainnya. Integrasi tersebut diharapkan menghasilkan basis data yang lebih akurat dan terpadu berdasarkan nama dan alamat sebagai dasar penentuan sasaran program perlindungan sosial.

Kegiatan ini juga diisi dengan penyampaian kebijakan dan langkah tindak lanjut pemutakhiran data pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan, pelatihan operator SIKS-NG, digitalisasi bantuan sosial melalui Aplikasi Perlinsos, serta pembentukan PIC di setiap desa/kelurahan.

Bagi DPRD Kabupaten Rote Ndao, keterlibatan seluruh unsur pemerintah, khususnya perangkat daerah, camat, kepala desa, dan operator SIKS-NG, menjadi faktor penting dalam memastikan proses pemutakhiran data berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai kondisi masyarakat sebenarnya.

DPRD berharap hasil pemutakhiran DTSEN dapat menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, sehingga program pembangunan dan perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Melalui sinergi DPRD, Pemerintah Daerah, BPS, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta operator SIKS-NG, pemutakhiran DTSEN diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan ketidaktepatan data yang sebelumnya menjadi perhatian dalam RDPU. Dengan demikian, tindak lanjut tersebut dapat diwujudkan melalui data yang semakin akurat, kebijakan yang tepat sasaran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao. (Advertorial)

DPD Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Rote Ndao sedang menyelesaikan persiapan perlombaan grasstrack yang akan digelar pada 13‑15 November 2026. 

Ajang ini tidak hanya disiapkan sebagai ruang persaingan pembalap, tetapi juga menjadi salah satu peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah setempat.

Ketua Panitia Jacson M. Mansula menuturkan bahwa panitia telah menyiapkan sirkuit sepanjang sekitar 1,03 km bersama berbagai fasilitas pendukung, mulai dari area paddock tim pembalap, zona UMKM, sekretariat, tenda konferensi pers, panggung kegiatan, hingga fasilitas kamar mandi. 

Persiapan kali ini difokuskan pada kelengkapan fasilitas dan kesiapan arena untuk menjamin kenyamanan seluruh pihak.

“Kami belajar dari acara sebelumnya. Kali ini kami benar‑benar fokus memperbaiki hal‑hal yang kurang, agar pembalap, tim, dan penonton bisa merasa nyaman selama kegiatan berlangsung,” ujar Jacson.

Dalam proses pengesahan sirkuit, panitia mendapat dukungan dari pihak provinsi yaitu Yonex Manopo. Meskipun demikian, kelayakan lintasan masih harus melewati asesmen resmi Polda pada 1 November 2026. Secara administratif, permohonan perizinan telah diajukan kepada Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) dan Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam) Polda NTT, sementara Polres Rote Ndao turut memberikan rekomendasi dan dukungan pengamanan.

Lomba dibuka secara terbuka bagi pembalap dari berbagai wilayah, termasuk pembalap nasional. Hingga saat ini, tujuh kabupaten atau kota telah menyatakan kesiapan berpartisipasi melalui koordinasi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) daerah, meskipun daftar nama pembalap nasional yang akan turun masih menunggu konfirmasi.

Pendaftaran peserta resmi dibuka pada 1 November 2026. Panitia memperkirakan lonjakan pendaftaran akan terjadi menjelang batas akhir, karena sebagian besar calon peserta berasal dari luar wilayah Rote Ndao. Sebanyak 16 kelas lomba telah ditetapkan, di antaranya kelas bebek 2‑tak dan kelas sport. Selain hadiah utama dan door prize, panitia juga menyiapkan penghargaan paddock terbaik untuk menghargai kerapian tim‑tim peserta.

Salah satu bagian yang ditekankan panitia adalah keberadaan zona UMKM. Dengan datangnya pengunjung dari berbagai daerah, pelaku usaha lokal diharapkan dapat memperkenalkan dan menjual produk‑produk mereka.

“Kami ingin acara ini bukan hanya tentang balap. Ketika banyak orang datang ke Rote Ndao, pelaku usaha lokal juga mendapat ruang untuk tumbuh,” kata Jacson.

Panitia berharap kegiatan berjalan lancar, mendorong perkembangan olahraga balap motor di wilayah tersebut, menggerakkan roda ekonomi lokal, serta membuka pandangan masyarakat luas terhadap potensi Kabupaten Rote Ndao.

Seorang penumpang KMP Cakalang 2 diduga melakukan percobaan bunuh diri dengan melompat ke laut saat kapal melintas di perairan Selat Pukuafu, Sabtu (24/10/2026) siang.

Kapolsek Pantai Baru, IPDA Rolli A Ndaong, saat dikonfirmasi media metrobuana-news.com, membenarkan peristiwa tersebut.

“Benar, telah terjadi dugaan percobaan bunuh diri oleh penumpang KMP Cakalang 2. Korban berinisial AL (41) warga Loaholu, Rote Ndao. Alhamdulillah korban berhasil diselamatkan oleh kru kapal dan sudah diserahkan kepada keluarga dalam keadaan sehat,” ujar IPDA Rolli A Ndaong.

IPDA Rolli menjelaskan, kejadian bermula saat KMP Cakalang 2 yang dinahkodai Mahamuddin bertolak dari Pelabuhan Bolok, Kupang pukul 09.02 WITA menuju Pelabuhan ASDP Pantai Baru, Rote Ndao.

Sekitar pukul 11.15 WITA saat kapal berada di Selat Pukuafu, korban yang duduk bersama adik kandungnya, Lifton Loe, tiba-tiba berjalan ke tepi kapal dan melompat ke laut.

Melihat kejadian itu, sang adik berteriak meminta pertolongan. Nakhoda dengan cepat memutar balik kapal menuju titik korban melompat.

“Tiga ABK yang menjadi pahlawan, atas nama Muhamad Mahdi, Andi Muhammad Ardi dan Abdul Said Malawat langsung melompat ke laut dengan membawa lifebuoy dan pelampung. Korban berada di air sekitar 15 menit sebelum berhasil dievakuasi,” jelas IPDA Rolli.

Setelah berhasil dinaikkan ke atas kapal dan mendapat perawatan awal, pelayaran dilanjutkan. Kapal tiba di Pelabuhan Pantai Baru pukul 13.30 WITA. Korban kemudian dievakuasi ke UPTD Puskesmas Korbafo pada pukul 13.55 WITA untuk observasi selama 45 menit.

“Setelah dinyatakan sehat, pukul 15.00 WITA korban kami serahkan kepada pihak keluarga,” tambahnya.

Terkait motif, IPDA Rolli mengungkapkan berdasarkan keterangan keluarga, korban diduga mengalami gangguan kesehatan mental, lima tahun lalu korban pernah mengalami rasa takut berlebihan dan sulit berkomunikasi dan dalam empat hari terakhir sejak 20 Oktober 2026, korban juga dilaporkan tidak bisa tidur sama sekali.

Pihak Polsek Pantai Baru saat ini masih melakukan pendalaman dan berkoordinasi dengan keluarga serta tenaga medis untuk penanganan lebih lanjut.

Penulis : Roman Malelak

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Rote Ndao bersama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melaksanakan pembahasan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Daerah, Jumat (23/10/2026), bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rote Ndao.

Pembahasan dipimpin oleh Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Rote Ndao, Yunus Panie, dan dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Rote Ndao, Pauwil J.J. Nggili bersama jajaran perangkat daerah terkait.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat Bupati Rote Ndao mengenai permohonan pembahasan Ranperda. Pembahasan dilakukan untuk mengkaji substansi dan menyempurnakan materi rancangan peraturan daerah sebelum memasuki tahapan penetapan.

Adapun tujuh Ranperda yang dibahas meliputi: Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Ranperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan berita acara hasil pembahasan, ketujuh Ranperda tersebut dinyatakan telah memenuhi persyaratan substansi dan muatan teknis penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pembentukan peraturan daerah sesuai mekanisme yang berlaku.

Ketujuh Ranperda tersebut direncanakan untuk ditetapkan pada Sidang IV DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026. Penetapan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan daerah, serta pembangunan di Kabupaten Rote Ndao.

Melalui sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, pembentukan peraturan daerah diharapkan dapat berjalan secara terarah, memenuhi ketentuan hukum, dan menjawab kebutuhan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sumber: Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao

Siang itu udara di kompleks persawahan Ingupapan, desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, cukup menyengat. Teriknya matahari bulan Oktober di batas terselatan Indonesia ini begitu membara.

Pepohonan di sekitar kompleks persawahan masih berdiri kokoh namun hanya berbentuk rangka tanpa daun. Barangkali itulah strategi pepohonan mempertahankan hidup dengan mengiklaskan daun.

Di sebuah sudut kompleks persawahan Ingupapan, Jacob Baleng, seorang pria parubaya berdiri di pematang sawah miliknya, menatap setiap bulir padi yang bergoyang dihembus angin.

“Saya bersyukur karena padi musim tanam kedua ini tumbuh subur dan bernas,” ungkap Jacob dengan wajah berbinar.

Ada begitu banyak guratan usia yang terpampang di wajahnya, mengisyaratkan bahwa ada sebuah perjuangan yang keras telah ia lalui.

“Musim tanam kemarin (MT 1), padi yang kami tanam merana, karena kami kesulitan mendapat pupuk,” terang Jacob.

Hampir semua petani di kompleks perwahan tersebut memgalami gagal panen kala itu.

“Bukan hanya saya yang gagal panen, hampir semua petani di kompleks ini sama – sama gagal karena sulit mengakses pupuk subsidi,” ungkapnya.

Kesulitan yang dialami para petani akhirnya membuat mereka berani untuk melawan para mafia yang memainkan harga pupuk lewat transportasi.

“Kami gelar pertemuan dengan pengecer pupuk dan para pemangku kepentingan. Saat itu kami semu menolak dengan tegas biaya transport yang sudah dipatok oleh pengecer sebesar Rp35 ribu/ sak,” jelas Jacob.

“Kami kemudian bersepakat untuk mengambil sendiri pupuk di gudang pengecer menggunakan kendaraan sendirii,” imbuhnya.

Tidak hanya harga pupuk yang terkendali, pengecer juga menjamin ketersediaan pupuk di gudangnya. Selain itu, seluruh urusan administrasi dipermudah.

Kini, cerita itu telah berlalu seperti musim kemarau yang usai. Pupuk datang bukan lagi sebagai beban, melainkan sebagai sahabat yang datang tepat waktu, bahkan jauh sebelum padi ditanam.

Harga kembali ke tempatnya, sekitar Rp100.000 hingga Rp110.000 per sak, sudah termasuk biaya transportasi dari gudang pengecer ke petani.

“Saat ini kami menanam dengan tenang. Pupuk datang sebelum kami butuhkan. Tanaman tumbuh sehat, dan kami pun tidur lebih nyenyak di malam hari,” tutur Jacob.

Yani Netti, Ketua Kelompok Tani Fuakdale, menyebut perubahan ini bukan sekadar soal harga, tetapi tentang harga diri petani.

Tentang prosedur yang tak lagi menyulitkan, tentang informasi yang sampai lebih dulu, tentang keadilan yang terasa di setiap butir pupuk yang ditebus.

“Kami tidak lagi berlari mengejar waktu atau harga. Kami menanam tepat waktu, dan alam pun menjawab dengan limpah,” katanya lembut.

Rote  Ndao Surplus Beras

Nixon Balukh, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rote Ndao, menegaskan bahwa keberhasilan pertanian bukanlah perjudian dengan nasib. Ia adalah pertemuan empat hal, benih yang baik, pupuk yang tepat waktu, pengendalian hama yang cermat, serta dukungan teknologi yang memanusiakan petani.

“Jangan menunggu musim tanam tiba baru mencari pupuk. Seperti halnya harapan, pupuk pun harus disiapkan lebih dulu, agar saat waktu tiba, ia sudah berakar kuat,” pesannya, penuh makna.

Pemerintah juga mendukung petani dengan fasilitas pendukung seperti saluran irigasi dan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan).

Dukungan pemerintah dan komitmen kuat dari para petani membuahkan hasil yang menggembirakan. Hingga Juli 2026, Rote Ndao mencatat sesuatu yang dulu hanya mimpi yakni surplus pangan.

Bulog menyerap 1.476 ton gabah, dua kali lipat lebih dari tahun sebelumnya. Angka itu bukanlah statistik semata. Itu adalah bukti bahwa ketika kebijakan berpihak pada kebenaran dan rakyat kecil, panen tidak hanya menambah angka, tetapi menumbuhkan kesejahteraan yang nyata.

Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menyebut dukungan pemerintah dalam memperlancar distribusi pupuk le petani merupakan fondasi kemandirian yang sejati.

“Kemandirian pangan tidak lahir dari keajaiban. Ia lahir ketika petani di ujung selatan negeri ini merasa didukung, dihargai, dan diperlakukan adil. Pupuk yang tepat waktu adalah bahasa penghargaan negara kepada mereka yang memberi makan kita semua,” ujarnya.

Jacob Baleng berjalan pulang meninggalkan sawahnya. Di belakangnya, padi bergoyang lembut ditiup semilir angin. Bulir-bulir yang penuh dan bernas menunduk dengan rendah hati, persis seperti pelajaran yang ia petik sepanjang hidupnya, bahwa panen yang paling bernas bukanlah yang terbesar jumlahnya, tetapi yang tumbuh dari ketenangan hati dan keadilan yang ditegakkan.

Bahwa harapan akan tumbuh subur.  seperti benih yang baik, asalkan kita memberinya pupuk yang cukup di waktu yang tepat.

Penulis : Nyongki Malelak