JAKARTA
Kabupaten Rote Ndao meraih penghargaan sebagai Kabupaten Terentaskan Paling Progresif dalam acara Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rabu (30/9/2026) di Jakarta.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Capaian ini menjadi bukti nyata kemajuan pembangunan yang telah dijalankan secara berkelanjutan, sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperkuat pelayanan dasar, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta perekonomian masyarakat.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, Rote Ndao tetap mampu merancang dan mengelola pembangunan secara terarah. Hal ini tercermin dari Laju Pertumbuhan Ekonomi yang melonjak dari 3,21 persen pada 2024 menjadi 7,96 persen pada 2025 — angka tertinggi di Provinsi NTT.
Berbagi Pengalaman di Forum Nasional
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, S.H., mendapat kesempatan menjadi narasumber dalam sesi Knowledge Sharing Pembangunan Daerah 2026, bersama Wali Kota Surabaya, Bupati Kendal, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dalam forum tersebut, Paulus Henuk memaparkan strategi pembangunan Rote Ndao pasca-status daerah tertinggal, sekaligus menekankan pentingnya keberlanjutan capaian agar pertumbuhan ekonomi dirasakan luas oleh masyarakat.
“Terentaskan dari daerah tertinggal bukan berarti seluruh persoalan pembangunan telah selesai. Masih banyak agenda yang harus diperkuat: menjaga pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat PAD, dan memastikan masyarakat serta UMKM memperoleh manfaat yang nyata,” ujar Paulus Henuk.
Pertumbuhan ekonomi 7,96 persen pada 2025, kata Paulus, masih didorong oleh aktivitas investasi (Investment Driven Growth). Ke depan, Rote Ndao bertransformasi menjadi pertumbuhan berbasis produksi (Production Driven Growth) yang mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.
Salah satu pilar utama transformasi ekonomi tersebut adalah pengembangan kawasan garam melalui Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN).
Pembangunan tidak boleh berhenti pada tahap konstruksi, tetapi harus segera berlanjut ke tahap produksi yang memberi nilai tambah dan kesejahteraan langsung bagi masyarakat.
Upaya ini memerlukan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat — sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
Sebagai daerah kepulauan dan perbatasan negara, Rote Ndao memiliki tantangan khas sekaligus potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru: pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, hingga industri garam. Capaian saat ini juga didukung penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perbaikan infrastruktur dan perkembangan desa.
Penghargaan ini, tegas Paulus Henuk, bukan titik akhir, melainkan energi baru. “Bukan untuk berhenti, tetapi untuk bekerja lebih keras, menjaga capaian, memperluas kesempatan ekonomi, dan memastikan kesejahteraan yang semakin merata bagi seluruh masyarakat Rote Ndao.”
Apresiasi juga disampaikan kepada para pendiri daerah, seluruh masyarakat, pemimpin terdahulu, serta jajaran pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam perjalanan panjang pembangunan Rote Ndao.
