Rote Ndao, NTT
Puluhan kendaraan perusahaan ekspedisi di Kabupaten Rote Ndao menghentikan operasional dan melakukan konvoi damai pada Senin, 13 Oktober 2026, untuk menyampaikan aspirasi terkait dampak kebijakan Over Dimension and Over Loading (ODOL).
Konvoi berlangsung tertib dari kawasan pelabuhan menuju Kantor Bupati Rote Ndao, di mana para pengusaha ekspedisi diterima langsung oleh Bupati Rote Ndao, Paulus Henukh.
Para pengusaha menyampaikan bahwa penurunan daya angkut akibat normalisasi muatan meningkatkan biaya operasional secara signifikan, sementara biaya penyeberangan tetap harus dibayar penuh.
Bupati mengapresiasi aksi yang berlangsung damai dan menegaskan dukungan terhadap kebijakan keselamatan, sekaligus memahami dampak yang dirasakan di lapangan.
“Keselamatan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Namun, dampak kebijakan ini terhadap keberlangsungan usaha dan biaya distribusi di daerah kepulauan juga perlu mendapatkan perhatian yang layak. Kita cari solusi bersama,” ujar Paulus Henukh.
Para pengusaha mengajukan tiga tuntutan, yakni sosialisasi ulang dan moratorium penindakan tilang ODOL, sanksi tegas bagi pemilik barang yang memaksa muatan berlebih, serta penyesuaian tarif angkutan logistik minimal 30 persen.
Bupati akan segera berkomunikasi dengan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat, Kepala KSOP, dan pihak ASDP, lalu menemui Gubernur NTT untuk membahas persoalan ini lebih lanjut.
Pada pertemuan tersebut disepakati untuk mengaktifkan kembali operasional sambil menunggu hasil koordinasi pemerintah daerah.
“Solusi yang kita cari bukan hanya menguntungkan satu pihak, tetapi memastikan keselamatan tetap terjaga sekaligus distribusi barang berjalan lancar dan masyarakat tidak terbebani,” tutup Bupati.
